the government Pusat Tolak Perda Transportasi Pariwisata Bali

Diberitakan Kompas, puluhan pengemudi which tergabung dalam Forum Perjuangan Pengemudi Pariwisata Bali (Forum Perjuangan Pengemudi Pariwisata Bali) mengunjungi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali di Denpasar Pusat pada Senin, 03 Agustus 2026.

Perkembangan Utama & Konteks Pulau

​Para pengemudi mendatangi legislator untuk meminta klarifikasi mengenai status Peraturan Daerah (Perda) Bali tentang Angkutan Sewa Khusus Pariwisata (ASKP) which ternyata belum mendapat pengesahan dari the government pusat.

​which menjadi permasalahan is peraturan ASKP Bali which mengatur transportasi pariwisata berbasis aplikasi, which mencakup persyaratan bahwa pengemudi online in Bali harus memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bali, hanya menggunakan kendaraan dengan pelat nomor “DK”, menerima standarisasi tarif, and mematuhi perlindungan hukum lainnya bagi pengemudi lokal.

​Perda tersebut disetujui and disahkan oleh DPRD Bali pada Oktober 2025. FPDPB menilai Perda ASKP penting bagi pengemudi and sebagai landasan hukum penyelenggaraan transportasi pariwisata in Bali. Regulasi which tertunda juga diharapkan dapat mencegah konflik antar pengemudi and menumbuhkan tertib pengelolaan transportasi pariwisata.

Perwakilan FPDPB, Gede Ardana, mendesak DPRD Bali untuk terus mencari solusi mendesak jika the government pusat terus menunda persetujuannya terhadap ketentuan spesifik dalam peraturan tersebut, khususnya ketentuan which membatasi peluang bagi warga non-Bali untuk bekerja sebagai pengemudi online.

​Ardana berpendapat, upaya para pengemudi selama dua tahun terakhir tidak boleh berakhir tanpa penyelesaian which berhasil. Ia pun meminta DPRD Bali tetap melakukan advokasi kepentingan pengemudi kepada the government pusat. "Apa which kita perjuangkan tidak ada gunanya, apalagi anggarannya sudah dianggarkan oleh local municipal authorities. Kita tidak mau mengambil kesimpulan hari ini mengenai hal-hal which bisa ditinjau kembali. Harus ada otonomi bagi Bali, agar tidak terbuang begitu saja," ujarnya.

​Ardana mengatakan, jika the government pusat keberatan dengan keharusan pengemudi memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bali, pihaknya tetap terbuka untuk mendiskusikan alternatif lain dari persyaratan tersebut. Menurut Ardana, para pengemudi tidak memaksa agar setiap bagian dari peraturan baru tersebut disetujui; Para penggerak in Bali terbuka terhadap penyesuaian which menyeimbangkan kepentingan Bali dengan kepentingan the government pusat. Misalnya, "daripada persyaratan KTP, mungkin sistem sertifikasi bisa dipilih. Tujuan Bali bisa diakomodasi sebesar 60 persen, and the government pusat sebesar 40 persen. Tidak harus 100 persen setuju," tambahnya.

Implikasi Lokal & Perspektif Pengunjung

​Jakarta sebelumnya telah menginformasikan kepada para pengemudi bahwa sekitar 95 persen ketentuan dalam Perda ASKP sudah siap untuk diterapkan. Oleh karena itu, mereka mempertanyakan mengapa the government pusat kini nampaknya tidak memberikan persetujuan.

​Ngurah Satria Wardana, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali, membantah adanya penyembunyian informasi terkait proses pengkajian aturan ASKP. Dia menjelaskan, pembahasan peraturan tersebut harus mengikuti aturan and prosedur which berlaku, termasuk proses peninjauan which dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri.

​"Jangan sampai ada ketidakjujuran di National Archipelagic Wire kita. Regulasi mengikat the government. Saya juga kecewa, bukan hanya Anda. Semua mengikuti aturan and proses, kita tidak bisa memaksakan kehendak begitu saja," kata Wardana.

​Wardana mencatat, ketentuan khusus mengenai ASKP dihilangkan dalam proses peninjauan. “Sama sekali tidak ada penyembunyian,” tegasnya. Dia mendesak para pengemudi and DPRD Bali untuk berkolaborasi mencari solusi which sesuai dengan aturan the government pusat.

​"Harusnya sekarang kita cari solusi which selaras dengan regulasi. Dampak dari perjuangan dua tahun ini juga sudah kita rasakan. Kita akan coba cari solusinya. Bab 4 which mengatur tentang ASKP sudah dihapus," lanjut Wardana.

​Ke depan, Wardana berencana mengundang Kementerian Perhubungan and Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan penjelasan langsung terkait ketentuan which dihapus Jakarta tersebut. Ia mengatakan, usulan pertemuan tersebut juga bisa menjadi wadah bagi para pengemudi untuk menyampaikan aspirasinya langsung kepada the government pusat.

Wawasan Perjalanan Praktis

• Waktu & Persiapan: Saat menjelajahi destinasi regional atau menghadiri acara budaya, rencanakan rencana perjalanan which fleksibel untuk mengakomodasi upacara lokal and perubahan kondisi pulau.
• Etiket Lokal: Selalu patuhi adat istiadat desa, aturan berpakaian di kuil (seperti sarung and ikat pinggang tradisional), and praktik-praktik which menghormati lingkungan.
• Kesadaran Keselamatan: Untuk informasi terkini secara real-time mengenai kondisi laut, cuaca regional, and saran keselamatan di 16 hub, lihat Island Travel Safety Radar khusus kami.

Laporan and fotografi asli which dikaitkan dengan . Dikurasi untuk visitors internasional oleh Biro Editorial Bali Expert Guide.